Profil

Gambaran Umum KPID Bali



Fungsi
Sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi untuk mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
 
Wewenang
Dalam menjalankan fungsi tersebut di atas, KPID Bali mempunyai wewenang sebagai berikut :
  1. Menetapkan Standar Program Siaran ( SPS ).
  2. Menyusun peraturan dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3).
  3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan P3 dan SPS.
  4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan dan P3 serta SPS.
  5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.
Tugas dan kewajiban
Berdasarkan wewenang tersebut di atas, maka KPI/ KPID Bali mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
  1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azasi manusia ( HAM ).
  2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
  3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
  4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.
  5. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran dan
  6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalisme di bidang penyiaran.