Pemerintahan

Peraturan KPID Bali



KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BALI
 
Sekretariat Jalan  Cok Agung Tresna No. 36 Denpasar Bali
 
Telp. (0361) 221616 -236285Fax. (0361) 221616 Kode Pos 80235
 
 
PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BALI
 
NOMOR : 01 TAHUN 2011
 
TENTANG
 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH ( KPID ) BALI NOMOR 01 / SSJ / III / 2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN SISTEM STASIUN JARINGAN ( SSJ ) UNTUK WILAYAH PROVINSI BALI
 
 
 
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BALI
 
Menimbang
 
a.  bahwa penyiaran diselenggarakan dalam suatu sistem penyiaran nasional yang memiliki prinsip dasar keberagaman kepemilikan dan keberagaman program siaran dengan pola jaringan yang adil dan terpadu dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah;
 
b. bahwa pelaksanaan sistem stasiun jaringan sebagai arah dalam penerapan kebijakan penyelenggaraan penyiaran pada dasarnya harus mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi lingkungan serta yang terpenting adalah terjaminnya masyarakat untuk memperoleh informasi;
 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut di atas serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 34 ayat (6), Pasal 36 huruf g dan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran swasta, perlu menetapkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Indonesia Daerah ( KPID ) Bali, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali Nomor : 01 / SSJ / XII / 2009, tentang Tata Cara Pengajuan Ijin Penyelernggaraan Penyiaran dengan Sistem Stasiun Jaringan ( SSJ ) untuk Wilayah Provinsi Bali ;
 
 
 
Mengingat       :
 
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 
2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;
 
3. Undang-undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor  145, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3881 );
 
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252 ) ;
 
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 ) ;
 
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Daerah Bali Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah  dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 ) ;
 
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 ) ;
 
8. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Lembaran Negara Tahun 2005 No’ 127, tambahan Lembaran Negara No.4566);
 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ) ;
 
10. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02 / P / KPI / 12 / 2009, tentang Pedoman Perilaku Penyiaran ( P3 ) ;
 
11. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 / P / KPI / 12 / 2009, tentang Standar Program Siaran ( SPS );
 
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 / PER / M.KOMINFO / 10 / 2009, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi ;
 
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Negara Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor  2 );
 
14. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali Nomor 01 / SSJ / XII / 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Sistem Stasiun Jaringan ( SSJ ) untuk Wilayah Provinsi Bali, sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali Nomor 01 / SSJ / III / 2010, tentang Perubahan Peraturan KPID Bali Nomor 01 / SSJ / XII / 2009, tentang Tata Cara Pengajuan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) untuk Wilayah Provinsi Bali ;
 
 
 
Memperhatikan:
 
Keputusan rapat pleno KPID Bali tanggal 18 Februari 2011, tentang Perubahan atas Peraturan KPID Bali Nomor 01 / SSJ / XII / 2009, tentang Tata Cara Pengajuan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Sistem Stasiun Jaringan ( SSJ ) untuk Wilayah Provinsi Bali ;
 
 
 
MEMUTUSKAN
 
Menetapkan   :
 
PERATURAN KOMISI  PENYIARAN INDONESIA DAERAH BALI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PENYIARAN  INDONESIA  DAERAH  BALI NOMOR  01 / SSJ / III / 2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN SISTEM STASIUN JARINGAN ( SSJ ) UNTUK WILAYAH PROVINSI BALI
 
 
BAB I
 
KETENTUAN UMUM
 
Pasal 1
 
Dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali ini yang dimaksud dengan :
 
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali selanjutnya disebut KPID Bali adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dibentuk di tingkat provinsi dan berkedudukan di ibu kota Provinsi Bali.
Anggota KPID Bali adalah seseorang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bali dan ditetapkan oleh Gubernur Bali.
Komisioner adalah setiap Anggota KPID Bali terlepas dari Jabatan Struktural di KPID Bali.
Sekretariat KPID Bali adalah kelengkapan kelembagaan sebagai pelaksana tugas dan fungsi kesekretariatan yang merupakan alat perangkat pemerintah daerah provinsi Bali untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada KPID Bali.
Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam.bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak., yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran danlatau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun iembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum lndonesia ‘yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran televisi.
Stasiun penyiaran adalah tempat di mana program acara diproduksi/diolah untuk dipancarluaskan melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
Sistem stasiun jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran.
Stasiun penyiaran lokal adalah stasiun penyiaran yang didirikan di suatu daerah tertentu dengan wilayah jangkauan tertentu pada daerah tempat stasiun tersebut didirikan dan menyediakan studio serta pemancar sendiri.
Stasiun relai adalah stasiun yang ber-fungsi untuk memancarluaskan siaran televisi di wilayah jangkauan siaran lain.
 
 
BAB II
 
PENYELENGGARAAN PENYIARAN MELALUI SISTEM STASIUN JARINGAN
 
Bagian Kesatu
 
Sistem Stasiun Jaringan
 
Pasal 2
 
(1) Lingkup lembaga penyiaran swasta merupakan stasiun penyiaran lokal.
 
(2) Dalam menjangkau wilayah yang lebih luas, lembaga penyiaran swasta dapat
 
membentuk sistem stasiun jaringan.
 
 
 
Pasal 3
 
Stasiun penyiaran lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayal (1), terdiri dari:
 
a. stasiun penyiaran lokal berjaringan; dan
 
b. stasiun penyiaran lokal tidak berjaringan.
 
 
 
Pasal 4
 
Sistem stasiun jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan
 
oleh stasiun penyiaran lokal berjaringan yang terdiri atas:
 
a. stasiun induk; dan
 
b. stasiun anggota.
 
 
 
Pasal 5
 
(1)   Stasiun induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan stasiun penyiaran yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh stasiun anggota dalam sistem stasiun jaringan.
 
(2)   Stasiun anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan stasiun penyiaran yang tergabung dalam suatu sistem stasiun jaringan yang melakukan relai siaran pada waktu-waktu tertentu dari stasiun induk.
 
(3)   Setiap lembaga penyiaran swasta hanya dapat berjaringan dalam satu sistem stasiun jaringan.
 
(4)   Lembaga penyiaran swasta yang menjadi stasiun anggota dalam sistem stasiun jaringan hanya dapat berjaringan dengan 1 (satu) stasiun induk.
 
 
 
 
Pasal 6
 
(1)   Stasiun induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkedudukan di ibu kota provinsi.
 
(2)   Stasiun anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berkedudukan di ibu kota provinsi, kabupaten dan/atau kota.
 
 
 
Bagian Kedua
 
Penyelenggaraan
 
Pasal 7
 
(1)   Lembaga penyiaran swasta yang telah sepakat untuk melakukan sistem stasiun jaringan menuangkan kesepakatannya ke dalam bentuk perjanjian kerja sama tertulis.
 
(2)   Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya memuat hal-hal sebagai berikut:
 
a. penetapan stasiun induk dan stasiun anggota;
 
b. program siaran yang akan direlai;
 
c. persentase durasi relai siaran dari seluruh waktu siaran per hari;
 
d. persentase durasi siaran lokal dari seluruh waktu siaran per hari; dan
 
e. penentuan alokasi waktu (timeslot) siaran untuk siaran lokal.
 
(3) Penyelenggaraan penyiaran melalui  sistem stasiun jaringan dan setiap perubahan stasiun anggota dan stasiun induk yang terdapat dalam sistem stasiun jaringan wajib mendapatkan persetujuan Menteri.
 
(4) Dalam memperoleh persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lembaga penyiaran yang bertindak sebagai stasiun induk mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan perjanjian kerja sama antara stasiun induk dan stasiun anggota.
 
(5) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk surat persetujuan penyelenggaraan penyiaran melalui sistem stasiun jaringan.
 
 
 
Bagian Ketiga
 
Relai Siaran dan Siaran Lokal
 
Pasal 8
 
(1)   Dalam sistem stasiun jaringan, program siaran yang direlai oleh stasiun anggota dari stasiun induk, dibatasi dengan durasi paling banyak 90% (sembilan puluh perseratus) dari seluruh waktu siaran per hari.
 
(2)    Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi minimal 10% ( sepuluh per seratus ) dari total durasi siaran berjaringan per hari.
 
(3) Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) minimal 30% (tiga puluh per seratus ) wajib ditayangkan antara pukul 19.00 wita sampai dengan 22.00 wita.
 
(4) Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) secara bertahap wajib ditingkatkan hingga 50% ( lima puluh per seratus ) dari total durasi siaran berjaringan per hari.
 
 
 
Pasal 9
 
(1)  Siaran lokal adalah siaran dengan muatan lokal pada daerah  setempat, sesuai dengan wilayah layanan siaran dari masing-masing lembaga siaran jaringan.
 
 
 
(2)  Muatan lokal sebagaimana disebut dalam ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi bidang – bidang : agama, seni budaya dan / atau Adat Bali, Bahasa Bali, ekonomi, pariwisata, politik, hukum dan pemerintahan lokal di Bali.
 
 
 
BAB III
 
KETENTUAN PERALIHAN
 
 
Pasal 10
 
(1)   Dalam penyelenggaraan penyiaran melalui sistem stasiun jaringan, setiap lembaga penyiaran swasta yang sudah mempunyai stasiun relai sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, memiliki jangkauan wilayah siaran sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.
 
(2)   Dalam membentuk sistem stasiun jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga penyiaran swasta mengajukan permohonan kepada Menteri terkait dengan wilayah siaran yang akan dijangkau.
 
(3)   Menteri memberikan persetujuan jangkauan wilayah siaran dengan berdasarkan jumlah stasiun relai yang tercantum dalam izin penyelenggaraan penyiaran dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang komposisi daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju.
 
 
 
Pasal 11
 
(1)   Lembaga penyiaran swasta yang sudah mempunyai stasiun relai di ibu kota provinsi wajib melepaskan kepemilikan atas stasiun relainya.
 
(2)   Apabila tidak terdapat modal yang dimiliki oleh anggota masyarakat daerah untuk mendirikan stasiun penyiaran lokal atau adanya alasan-alasan khusus yang ditetapkan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah setempat, status kepemilikan stasiun relai di beberapa daerah masih dapat dimiliki oleh lembaga penyiaran swasta.
 
 
 
Pasal 12
 
(1)   Lembaga penyiaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya dalam menjangkau wilayah jangkauan siaran tertentu sampai terdapatnya stasiun penyiaran lokal yang berjaringan pada wilayah tersebut.
 
(2)   Menteri secara berkala melakukan evaluasi terhadap penggunaan stasiun relai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan perkembangan pendirian stasiun penyiaran lokal.
 
 
 
Pasal 13
 
Lembaga penyiaran swasta yang akan didirikan di tempat stasiun relai harus mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran kepada Menteri melalui KPID Bali dengan menggunakan alokasi frekuensi radio yang sebelumnya digunakan pada stasiun relai tanpa perlu menunggu pengumuman peluang usaha penyelenggaraan penyiaran.
 
 
 
Pasal 14
 
(1) Kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta baru sebagaimana
 
dimaksud dalam Pasal 12, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 
a. Untuk setiap stasiun relai yang tercantum dalam izin penyelenggaraan penyiaran dan akan dibentuk badan hukum baru, masyarakat daerah dapat memiliki saham paling sedikit 10% (sepuluh perseratus).
 
b. Untuk setiap stasiun relai dan / atau daerah yang tidak tercantum dalam izin penyelenggaraah penyiaran dan akan dibentuk badan hukum baru, memiliki batasan kepemilikan saham sebagai berikut:
 
1). untuk badan hukum kedua, masyarakat daerah dapat memiliki saham sebesar 51% (lima puluh satu perseratus)
 
2). untuk badan hukum ketiga, masyarakat daerah dapat memiliki saham sebesar 80% (delapan puluh perseratus),
 
3) untuk badan hukum keempat dan seterusnya, masyarakat daerah dapat memiliki saham sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus).
 
(2) Berdasarkan perkembangan kemampuan daerah, komposisi kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berubah menjadi masyarakat daerah memiliki saham paling sedikit 50% (lima puluh perseratus).
 
(3) Dalam hal kepemilikan dan penguasaan saham oleh masyarakat daerah sebagaimana ayat (1) huruf a, lembaga penyiaran harus mewujudkan  komitmen dengan memberi kesempatan kepada masyarakat daerah melalui proses perijinan yang kelengkapannya  dikoordinasikan dengan KPID Bali.
 
 
 
Pasal 15
 
Apabila lembaga penyiaran swasta tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, maka izin penyelenggaraan penyiaran yang telah dimiliki oleh lembaga penyiaran swasta tersebut akan ditinjau kembali.
 
 
 
BAB IV
 
KETENTUAN PENUTUP
 
 
Pasal 16
 
(1) Hal-hal  yang belum diatur dalam peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku  kecuali ditentukan lain dalam peraturan ini.
 
(2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
 
 
 
Ditetapkan di: Denpasar
 
pada tanggal: 24  Februari 2011
 
KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BALI
 
DRH. KOMANG SUARSANA, M.MA.