Pemerintahan

Latar Belakang



  1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan dasar pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan juga termasuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ( KPID ), termasuk di provinsi Bali.

    Semangat utama adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, dikelola oleh sebuah lembaga Independen yang bebas dari campur tangan pemodal dan kepentingan kekuasaan, sebagai perwujudan peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Dasar dari fungsi informasi melalui penyiaran yang sehat, berkeadilan dan bermartabat diatur dalam undang-undang No. 32 tentang Penyiaran dengan meletakan 2 (dua ) prinsip utama :
     
    Pertama prinsip keberagaman isi (diversity of content), adalah pengelolaan pelayanan informasi melalui penyiaran bagi masyarakat/publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Kedua, prinsip keberagaman kepemilikan (diversity of ownership), adalah jaminan kepemilikan media massa di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip keberagaman kepemilikan juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran.
  2. Siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan/serentak dan bebas, sangat memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pandangan, pendapat, sikap dan prilaku (karakter) khalayak/ masyarakat luas terutama bagi anak-anak, remaja dan pengetahuan/pendidikan terbatas. Maka penyelenggaraan penyiaran wajib bertanggungjawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

    Lembaga penyiaran adalah merupakan salah satu media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dan strategis dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, yang memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial.
     
    Di sisi lain masalah yang dihadapi dengan berkembangnya teknologi di bidang informasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio telah berkembang sangat pesat dan dunia penyiaran tidak saja dilakukan oleh lembaga penyiaran yang selama ini dikenal dengan lembaga penyiaran jasa penyiaran radio dan televisi akan tetapi jauh lebih besar dari itu dan permasalahannya berdemensi sangat kompleks serta telah merambah masyarakat kita dan berimplikasi mempengaruhi pada pembentukan sikap dan prilaku kalayak / masyarakat.
  3. KPID Bali pertama kali dibentuk pada tahun 2004, (periode 2004 – 2008) dan periode II tahun 2008 – 2010 serta periode tahun 2011-2013 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1346 / 05 – G / HK / 2010, Tanggal 27 Desember 2010, tentang Penetapan Anggota KPID Periode Tahun 2011 – 2013, yang diawali melalui proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), oleh DPRD Provinsi Bali.
Untuk menjalankan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab KPID Bali dibantu oleh sebuah Sekretariat, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali.
 
Sekretariat KPID Bali adalah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sebagai unsur pendukung tugas Gubernur yang dipimpin Kepala Sekretariat, secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KPID dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
  1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan KPID.
  2. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPID.